Mekanisme pengawasan menjadi salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.|Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pengawas independen akan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR.